Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu kawasan di Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah dan potensi budaya yang kuat. Terdiri atas dua pulau utama, Lombok dan Sumbawa, NTB kerap dipandang sebagai daerah yang memiliki peluang besar untuk berkembang. Namun, di balik pesona dan potensi tersebut, terdapat kesenjangan pembangunan yang cukup mencolok antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Lombok, dengan sektor pariwisata yang berkembang pesat, telah menjadi wajah utama NTB di mata nasional maupun internasional. Destinasi seperti Gili Trawangan, Mandalika, dan Gunung Rinjani menarik perhatian wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Di sisi lain, infrastruktur, akses pendidikan, dan layanan kesehatan di Lombok relatif lebih maju dibandingkan Sumbawa. Hal ini menunjukkan adanya fokus pembangunan yang lebih besar pada Lombok dibandingkan Sumbawa.
Sementara itu, Sumbawa, meski memiliki potensi besar terutama di sektor pertambangan, peternakan, dan perikanan, sering kali terpinggirkan dari prioritas pembangunan. Minimnya infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan akses internet menjadi penghambat utama bagi perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah ini. Akibatnya, masyarakat Sumbawa cenderung menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan publik yang memadai, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Kesenjangan ini bukan hanya persoalan geografis, tetapi juga mencerminkan ketimpangan dalam alokasi anggaran dan perhatian pemerintah. Pulau Lombok yang lebih padat penduduk sering kali diprioritaskan dalam kebijakan pembangunan, sementara Sumbawa dengan luas wilayah yang lebih besar namun populasi lebih kecil sering terabaikan. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan yang semakin memperlebar jurang antara kedua pulau.
Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Sumbawa sering kali harus menunggu realisasi program dari tingkat provinsi yang cenderung lamban. Padahal, jika dikelola dengan baik, potensi pertanian dan kelautan Sumbawa dapat menjadi penopang ekonomi NTB secara keseluruhan.
Dampak kesenjangan ini terasa di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di Lombok, banyak generasi muda yang memiliki akses ke pendidikan tinggi, sementara di Sumbawa, akses tersebut terbatas. Kemiskinan di Sumbawa menjadi lebih sulit diatasi karena keterbatasan infrastruktur yang menghambat arus distribusi barang dan jasa. Bahkan, pelayanan kesehatan di Sumbawa sering kali menghadapi kendala kekurangan tenaga medis dan fasilitas yang tidak memadai.
Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan kebijakan yang lebih adil dan merata. Pemerintah harus lebih bijak dalam merumuskan strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pusat-pusat pariwisata seperti Lombok, tetapi juga pada wilayah yang memiliki potensi besar seperti Sumbawa. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan komunikasi harus diprioritaskan di Sumbawa untuk membuka keterisolasiannya.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi harus ditingkatkan agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah juga perlu mendorong investasi di sektor-sektor unggulan di Sumbawa seperti peternakan, tambang, dan kelautan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.
Penting pula bagi pemerintah untuk memperkuat sinergi antara sektor publik dan swasta dalam membangun Sumbawa. Kemitraan dengan sektor swasta dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Lebih jauh lagi, pendekatan yang melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan pembangunan akan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal.
Kesenjangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tidak boleh terus dibiarkan. Jika ketimpangan ini tetap ada, akan sulit bagi NTB untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis harus segera diambil untuk memastikan bahwa pembangunan di NTB tidak hanya menjadi milik satu pulau, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di kedua pulau utama ini. Hanya dengan cara ini, NTB dapat menjadi provinsi yang benar-benar maju, merata, dan berdaya saing.